Ratusan Guru Honorer di Jawa Barat Aksi Protes Minta Kepastian Nasib Karier

Jawa Barat – Ratusan guru non-ASN atau honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) SMA, SMK, dan SLB Negeri menggelar aksi protes di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, pada Senin (13/1/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan dan kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait nasib mereka yang belum mendapatkan kejelasan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Tuntutan Guru Honorer untuk Kejelasan Karier
Ketua FKGH Jawa Barat, Yudi Nurman Fauzi, menyampaikan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam mengangkat para guru honorer menjadi ASN atau P3K. Yudi mengungkapkan bahwa selama tiga tahun terakhir, sangat sedikit guru honorer yang berhasil diterima dalam seleksi menjadi ASN atau P3K.
“Ini merupakan bentuk kekecewaan kami, karena selama tiga tahun terakhir sangat sedikit yang bisa diterima sebagai ASN atau P3K,” ungkap Yudi di depan Gedung DPRD Jabar.
Banyak Guru Honorer yang Tidak Bisa Mengikuti Seleksi
Yudi juga menambahkan bahwa proses perekrutan ASN dan P3K untuk tenaga pendidik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya mengacu pada Undang-Undang ASN Tahun 2023, yang mengharuskan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN atau P3K. Namun, faktanya banyak guru honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi sejak tahun 2021, bahkan hingga akhir tahun 2024, masih banyak yang belum diterima.
“Faktanya, sejak tahun 2021 kami tidak bisa mengikuti seleksi. Sampai akhir tahun 2024, kami tetap sedikit yang direkrut sebagai ASN atau P3K,” tambahnya.
Rekrutmen ASN dan P3K Belum Mengakomodir Kebutuhan
Berdasarkan data yang dimiliki oleh FKGH, proses perekrutan ASN dan P3K untuk tenaga pendidik di Jawa Barat hanya mampu merekrut sekitar 1.529 orang setiap tahunnya. Angka tersebut, menurut Yudi, masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik honorer yang ada.
“Ada sekitar 1.529 guru yang diterima setiap tahunnya, sementara tenaga teknis di dinas dan sekolah hanya 65 orang. Ini jelas masih sangat kurang dan belum mengakomodir honorer lainnya,” ujar Yudi.
Desakan untuk Pemerintah dan Dukungan DPRD
Dengan semakin meningkatnya kekecewaan, Yudi berharap agar DPRD Jawa Barat bisa membantu menyoroti masalah ini dan memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun namun belum juga diangkat menjadi ASN atau P3K.
“Kami menuntut keseriusan pemerintah, karena kami, tenaga honorer di sekolah negeri, adalah anak kandung Pemprov Jabar. Kami bukan orang asing,” tegas Yudi.
Melalui aksi ini, Yudi dan rekan-rekannya ingin meluapkan tiga tahun kekecewaan mereka dan berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menuntaskan pengangkatan para guru honorer menjadi ASN atau P3K.
Kesimpulan
Aksi protes ratusan guru honorer di Jawa Barat mencerminkan ketidakpuasan terhadap proses seleksi yang dirasa tidak memberikan kesempatan yang adil bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Dengan harapan mendapatkan perhatian dari DPRD Jawa Barat dan pemerintah, mereka mendesak agar status mereka segera dipastikan dengan pengangkatan menjadi ASN atau P3K.